Pemerintahan Demokrasi Dambaan Masyarakat

Pemahaman paling umum dan sederhana terdadap pemerintahan  demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang kekuasaan pemerintahaannya berasal dari rakyat baik secara langsung (demokrasi langsung) maupun melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani democratia yang berasal dari dua kata "demos" rakyat dan "cratos" kekuasaan, demokratia yang berarti "kekuasaan rakyat".
Demokrasi merupakan  kekuasaan yang dilandasi oleh nilai-nilai, etika dan peradaban yang menghargai harkat dan martabat manusia.   Pelaku utama demokrasi adalah kita semua, setiap orang yang selama ini selalu diatas namakan namun tak pernah ikut menentukan. Menjaga proses demokratisasi adalah memahami secara benar hak-hak yang kita miliki, menjaga hak-hak itu agar siapapun menghormatinya, melawan siapapun yang berusaha melanggar hak-hak itu. Demokrasi pada dasarnya adalah aturan orang, dan di dalam sistem politik yang demokratis warga mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur pemerintahan.Demokrasi dinilai menjadi bentuk/sistem pemerintahan yang paling edeal saat ini oleh negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Indonesia termasuk negara demokrasi besar di dunia setelah India dan Amerika Serikat.

Ciri-ciri pemerintahan demokrasi;

1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
2. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara).
3. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
4. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum
5. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
6. Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah.
7. Adanya pemilihan umum untuk memilih pemimpin negara dan pemerintahan serta  wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang berlangsung langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
8. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragamaan (suku, agama, golongan, dan sebagainya).

Sejak bergulirnya reformasi, demokrasi di Indonesia berkembang sangat pesat, yang ditandai dengan pemilihan pimpinan pemerintahan dari tingkat pusat sampai ke daerah melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Era otonomi daerah sekarang ini masyarakat sering disibukkan dengan pemilihan demi pemilihan, dari pemilihan legislatif, pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, sampai pemilihan kepala desa. Karena seringnya tampak kecenderungan partisipasi masyarakat yang meluai menurun. Di kalangan masyarakat bawah juga mulai mempertanyakan keefektifan pemilihan demi pemilihan yang berlangsung. Hal ini boleh jadi bukan karena sudah jenuh dengan pemilihan itu saja tetapi apa hasil dari pemilihan bagi rakyat. Sering janji-janji para calon pemimpin saat kampanye ternyata hanyalah slogan semata, setelah jadi rakyat dilupakan begitu saja. Masyarakat merasakan tidak adanya perubahan pada nasibnya, meski para pemimpin sudah berganti. Inilah yang kemudian sering mendorong masyarakat untuk meminta bantuan material kepada para calon pemimpin karena nanti setelah jadi mereka sudah tidak akan dihiraukan.
Ironinya sistem demokrasi yang telah dijunjung tianggi di negeri ini belum mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang sesuai dambaan masyakat luas. Banyak sudah kepala daerah yang terpilih ternyata tersangkut kasus korupsi, sama halnya dengan anggota dewan perwakilan rakyat. Masyarakat menginginkan para pemimpin dan wakil rakyat yang benar-benar membawa aspirasinya, membawa masyarakat menuju kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Bukan pemimpin yang hanya mewakili partainya dan dirinya sendiri. Bukan pemimpin yang selalu sibuk mencari cara untuk mempertahankan jabatannya, tetapi pemimpin yang selalu mencari tau apa yang diinginkan rakyatnya dan berusaha keras memenuhi keinginan rakyatnya. Secara real sebenarnya rakyat sudah merasa senang jika sang pemimpin mampu memenuhi kebutuhan mendasar rakyatnya, seperti terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana umum dan kepentingan rakyat luas, pemenuhan listrik yang memenuhi seluruh kebutuhan rakyat dan sarana transportasi yang memadai.
Negara telah menghabiskan dana begitu besar untuk penyelenggaraan pemilihan demi pemilihan, tetapi hasilnya bagi rakyat tidak begitu dirasakan, nasib rakyat tetap biasa saja, tanpa perubahan berarti. Boleh jadi dana pemilihan para pemimpin dapat digunakan untuk membangun ribuan kilo meter jalan-jalan rusak dan pembangunan jaringan listrik  diseluruh wilayah Indonesia, itu manfaatnya langsung dirasakan rakyat, dari pada dihamburkan untuk pemilihan orang-orang yang ternyata tidak amanah dan koruptor.
Mungkin perlu sistem seleksi calon pemimpin  yang lebih ketat, sehinggaa yang lolos adalah adalah orang-orang yang benar-benar mempunya visi dan misi kerakyatan, bersih dari trik-trik politik, bersih dari kasus korupsi, dan bersih dari kepentingan bisnis pribadi. Semoga kedepan bangsa Indonesia dapat menemukan sistem demokrasi yang paling tepat bagi kepentingan rakyat serta mampu menghasilkan para pemimpin dari tingkat nasional sampai daerah yang benar-benar mensejahterakan rakyatnya, serta terciptanya pemerintahan yang benar-benar demokratis.

sumber : http://sinma68.blogspot.com/2011/06/pemerintahan-demokrasi-dambaan.html